Saat sekolah dasar kita pernah belajar—dan juga
diajari—bahwa pancasila adalah dasar ideologi negara kita. Yang menjadikan hal
tersebut seharusnya sebagai landasan seluruh masyarakat untuk melakukan atau
memutuskan sesuatu. Mesti sesuai dengan nilai pancasila tersebut. Namun, dewasa
kini, modernitas nilai itu sendiri mulai memasuki tahap ‘mengkhawatirkan’. Hal ini
terjadi bukan hanya karena kesalahan oleh salah satu pihak. Pemerintah atau
masyarakat itu sendiri.
Dan hal ini tidak hanya terjadi di antara
masyarakat kecil yang tidak mengenyam pendidikan, tapi juga terjadi di antara
intelektualitas kampus. Bagaimana demikian hal itu terjadi? Terlepas dari
masalah tiap nilai pancasila yang menjadi dasar ideologi negara, bahkan nilai
baik-buruk, benar-salah, jujur-dusta pun ikut imbasnya. Semuanya menjadi
relatif bagi mereka.
Pada satu waktu, pernah para kaum
intelektualitas kampus di seluruh Indonesia turun ke jalan, bersama dengan para
buruh yang ikut meramaikannya. Aku adalah salah satu orang yang ikut meramaikan
halan tersebut. Bukan tanpa sadar, alasan untuk hadir pada hari itu hanya untuk
memenuhi tugas sebagai salah satu kegiatan jurnalistik. Mencatat dan melaporkan
kejadian yang terjadi. Sejak matahari pada titik klimaksnya sampai akhirnya
mulai tumbang di kaki langit bagian barat, kami semua tertahan di depan salah satu
kawasan perkotaan ibu kota.
Terpaksa mereka menggelar acara ‘Persidangan
Rakyat’ di sana—yang pada awalnya akan dilaksanakan di depan istana—khalalayaknya
persidangan seperti biasa. Sampai akhirnya salah satu dari massa memasuki
dengan menggunakan topeng wajah orang nomor satu di negara ini. Sambil menyampaikan
tuntutan, si penuntut juga mengeluarkan kata kasar yang seharusnya tidak pernah
terjadi dalam sebuah persidangan. Hardik yang seharusnya tak terjadi bahkan
dalam kehidupan sosial.
Pada akhirnya, ketika aku berbincang dengan
salah satu ‘kenalan’ yang ikut ambil andil dalam kegiatan perpolitikan kampus
dan mencoba untuk memprotes hal tersebut dia justru merasa terganggu. Menuduh kalau
aku memihak kebatilan yang dilakukan oleh para penguasa. Pada akhirnya diri hanya
dapat menilai, relativitas nilai kehidupan tidak hanya terjadi di kalangan
masyarakat bawah, tapi juga oleh mereka yang berlomba-lomba untuk menjadi lebih
‘pintar’ dari yang lain.
Mereka sering kali menyebut kita bangsa yang
bermartabat, berbudaya, dan berideologi. Tapi kok soal hardik—menghardik—pun
mengapa jadi runyam. Apa salahnya mengakui hal tersebut memang sebuah
kesalahan. Kebatilan seseorang tak pernah bisa dijadikan alasan
agar orang lain dapat merendahkan yang lainnya.
Dan tentu saja pemerintah pun bertanggung
jawab atas terjadinya ‘kebingungan’ ini. Karena memang tidak ada ketegasan atau
bahkan kepastian yang mengatur tentang nilai tersebut. Pelajaran agama di
sekolah pada akhirnya berakhir menjadi angka tercetak di ijazah. Bahkan oleh
para penyeleksi pekerjaan terkadang hal itu hanya menjadi pelengkap, tak jarang
terlewatkan. Terfokus pada nilai matematika, IPA, atau bahasa Inggris.
Kita lebih suka untuk menilai sesuatu sesuai
dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Menjadikannya alasan dan pembenaran
terhadap perbuatan kita, pada akhirnya hanya mejadi ingatan belaka. Bukan sebagai
nilai teguh yang dipegang.
Tapi tak apa, itu salah satu hak kebebasan
manusia yang diberikan oleh Tuhan. Hak untuk memilih nilai mana yang akan
mereka teguh. Memilih nilai mana yang akan mereka abaikan. Hanya saja tak perlu
untuk membenci sesuatu yang buruk. Karena pada dasarnya kita sama sekali tak
memiliki hak untuk membenci hal tersebut. Bahkan pada iblis sekalipun, yang
kita miliki hanya hak kemerdekaan untuk menjadi seutuhnya manusia—Illa liya’buduun—tidak
kurang tidak lebih.
Comments
Post a Comment